Leo Batubara dan Kebebasan Pers

  • Whatsapp

foto0182Saya  berkesempatan ngobrol dengan  Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara di sela-sela workshop privatissi BUMN yang digelar Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) di hotel Bidakara Jalan Gatot Subroto, Jakarta 30 November 2008.
Bang Leo meski usianya sudah tak muda lagi tapi masih tetap bersemangat berbicara pers dan perkembangannya. Lelaki asal Sumatera ini begitu geram ketika melihat penindasan terhadap wartawan. Dia gundah saat mendapat laporan bahwa salah seorang wartawan di Papua diintimidasi polisi gara-gara meliput pengibaran bendera Bintang Kejora. Dia juga sangat marah melihat maraknya wartawan bodrex yang memeras pejabat. Bang Leo juga prihatin dengan tayangan televisi yang kurang bermutu.
Dia mengatakan bahwa polisi dapat mempidanakan pers bila membuat berita yang bersifat pemerasan, menghina agama atau pornografi tapi kalau hanya sekedar mencemarkan nama baik polisi harus memakai UU Pers bukan KUHP. Selanjutnya bila berita atau karya jurnalistik dinilai merugikan, dapat dilakukan melalui hak jawab.
Bila medianya menolak melayani hak jawab, dipidana paling banyak Rp500 juta dan berita yang mencemarkan nama baik seperti berita yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, dapat dipidana denda paling banyak Rp500 juta
Menurut Leo, wartawan tidak dapat dipidanakan begitu saja dengan menggunakan undang-undang pidana. Bila penegak hukum terus-terusan mengesampingkan UU Pers dan meng-KUHP-kan berita karya jurnalistik untuk kepentingan umum, itu dapat melumpuhkan dan membunuh fungsi kontrol pers,” tegasnya.
Dan masih banyak lagi, ya memang jerat untuk pers sekarang makin memberatkan saja. Menjalani profesi wartawan harus siap menantang resiko itu. Satu sisi kesejahteraan wartawan terus menjadi perdebatan sisi lain “musuh” wartawan makin bertambah. Dilematis.

Related posts