Hari Pers Nasional dan Ironi Kesejahteraan Wartawan

  • Whatsapp

Perdebatan panjang soal kesejahteraan wartawan belum kunjung usai. Para pewarta (wartawan/jurnalis) nasibnya ternyata belum sebaik dibandingkan dengan tugas berat yang mesti dijalaninya sehari-hari. Wartawan masih saja kere, meskipun tak semuanya.

Kenyataanya, para wartawan sendiri belum memiliki ketentuan gaji dan upah atau kesejahteraan minimal yang harus mereka terima dari tempat kerjanya, seperti halnya rekan-rekan buruh itu.

Namun wartawan ngak mau disebtu buruh, namun buktinya wartawan masih seringkali bergantung pada kebaikan manajemen perusahaan masing-masing. Karena kesejahteraan yang minim itulah beberapa wartawan terpaksa nyambil atau membuka usaha sampingan. Sepanjang tak berhubungan dengan profesinya itu sah-sah saja. Misalnya membuka warung makan, bengkel, loundry dll. Kalau menjadi pemborong bagaimana? Soal itu menurut hemat saya sangat rentan.

Data daftar Gaji Wartawan di Jakarta misalnya pada tahun 2016, gaji tertinggi wartawan di Jakarta hanya mencapai Rp 5,8 juta. Nilai yang sangat pas-pasan untuk ukuran Jakarta, sebab biaya hidup di ibukota tergolong tinggi. Ngekos saja sebulan bisa mencapai Rp 1 juta, belum biaya kebutuhan sehari-hari, bayar cicilan dll.

Itu di Jakarta bagaimana yang di daerah, lebih parah lagi. Saya sudah 12 tahun kerja di media lokal ternama juga gajinya mentok di angka Rp 3 jutaan. (Sekarang saya memilih berhenti kerja di media mainstream).  Itu di koran atau media terkenal, belum lagi media lokal 100 persen maksudnya bukan media sindikasi pers seperti grup Jawa Pos, Kompas, MNC dll. Gajinya tak menentu, bahkan dibawah UMR.

Bahkan banyak media lokal yang tidak menggaji wartawannya. Cukup dikasih kartu pers, lantas wartawanya meres jadi saya suka berkelakar dengan para senior, untuk membedakan wartawan yang bener dan ngaco cukup lihat saja embel-embel atau atribut di baju atau topinya. Kalau ada tulisan PERS berarti meres. Sebab wartawan bener mah sangat tidak suka pakai atribut semacam itu. Narasumber tak usah tahu dari atribut yang dikenakannya tapi dari hasil karyawanya. Lucunya lagi wartawan yang suka pakai kostum pers itu bukan wartawan profesional.

 

Menjadi wartawan memang jangan diniatkan untuk mencari uang. Bekerja di bidang pers atau media bukan untuk menjadi kaya, sebagaimana dikemukakan M.L. Sten dalam buku yang sudah diterjemahkan Bagaimana Menjadi Wartawan (Juni 1993). Stein mengatakan,

“Jika Anda ingin kaya, janganlah bekerja di bidang pers, kecuali Anda mempunyai perusahaan sendiri atau Anda seorang penulis terkemuka dalam beberapa perusahaan pers”.

Memang kesejahteraan pekerja jurnalistik masih memprihatinkan, tetapi wartawan bisa merasa lebih penting dari seorang pengurus bank, bisa akrab dengan bupati, menteri bahkan presiden. Profesi bergengsi memang, meski saat pulang ke rumah bingung dengan omelan istri karena pas-pasan memberikan uang belanja.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sangat getol menyuarakan atau mendesak agar perusahaan media mengupah jurnalisnya dengan layak agar jurnalis dapat bekerja dengan independen dan profesional.

Besar gaji menurut AJI yang layak untuk jurnalis untuk wartawan ibukota sebesar Rp 8.420.000. Angka upah layak tersebut adalah take home pay atau gaji total setiap bulan yang diperoleh jurnalis. Angka ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak di Jakarta.

Ada 40 komponen kebutuhan hidup layak jurnalis berdasarkan lima kategori ditambah alokasi tabungan 10 persen. Kategori itu adalah makanan, tempat tinggal, sandang, kebutuhan penunjang, dan kebutuhan lain seperti paket data internet, transportasi, dan komunikasi.

Selain itu, ada kebutuhan untuk memperluas wawasan jurnalis seperti bahan bacaan dan langganan koran atau majalah (baik daring maupun luring). Hal ini yang menyebabkan upah layak jurnalis di atas UMP Jakarta 2019 Rp 3,94 juta.

AJI Jakarta juga melakukan survei upah riil terhadap jurnalis pemula di Jakarta pada November hingga Desember 2018. Responden survei adalah wartawan muda dengan masa kerja di perusahaan antara 1-3 tahun.

Berdasarkan temuan survei, upah riil yang diterima jurnalis masih jauh di bawah standar upah layak AJI Jakarta. Hanya satu media yang menggaji wartawannya di atas standar upah layak, yakni Harian Kompas.

Riset mendapati hal memprihatinkan, terdapat 10 media yang menggaji wartawannya di bawah UMP DKI Jakarta 2019. Padahal inflasi terus terjadi setiap tahun.

Jurnalis juga belum mendapatkan hak-hak paling mendasar layaknya pekerja lain. Dari 87 responden survei, sebanyak 40 persen menyebutkan hari libur mereka kurang dari dua hari dalam sepekan.

Mayoritas jurnalis (32 persen) bekerja lebih dari 10 jam dalam sehari. Dan 95 persen menyatakan tidak memperoleh uang lembur ketika bekerja lebih dari 8 jam sehari.

Di luar upah layak, perusahaan media juga wajib memberikan jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan dan jaminan sosial kepada setiap jurnalis dan keluarganya. Ini termasuk hak mendasar seperti jam kerja, hak lembur dan jatah libur seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

foto pixabay

Saat ini, Pasal 8 Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers hanya mewajibkan perusahaan pers membayar upah jurnalis dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan UMP minimal 13 kali dalam setahun.

Sekretaris AJI Jakarta Afwan Purwanto menyatakan AJI Jakarta mendorong agar ada perubahan aturan standar perusahaan pers. Jurnalis setidaknya digaji minimal 14 kali dalam setahun.

“Kami juga meminta Dewan Pers tidak hanya mendorong jurnalis tersertifikasi, tapi mendorong perusahaan media agar menggaji jurnalisnya secara layak. Jangan sampai jurnalisnya tersertifikasi, tapi gajinya belum layak,” kata Afwan. UMP Jakarta 2019 Rp 3,94 juta. Upah layak untuk jurnalis adalah, di tahun 2019 sebesar Rp 8.420.000

Dilematis, Ironis dan berkumis hehehe. Tulisan ini dibuat tepat pada HPN tahun 2019. Selamat Hari Pers Nasional Semoga Wartawan Tambah Makmur. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *